Situasi telah semakin panas di Hong Kong.
Para pegawai negeri Hong Kong, yang biasanya mendukung pemerintah,
telah menuntut pembentukan komite independen untuk
menyelidiki dugaan tindakan polisi
yang menyalahgunakan kekuasaannya.
Wang Yongping berkata bahwa tuntutan membentuk komite independen
dan pencabutan resmi RUU Ekstradisi
bisa dikatakan sudah merupakan konsensus seluruh Hong Kong.
Namun bukannya menanggapi, pemerintah justru menggunakan kepolisian melawan opini rakyat,
yang menyebabkan penolakan yang lebih besar.
Sejak Juni, sejumlah kelompok HAM mempertanyakan polisi Hong Kong yang menggunakan
kekerasan saat menghadapi pengunjuk rasa;
dan kelalaian mereka melindungi warga
dalam serangan Triad di Yuen Long.
Saat ini, 470 eksekutif pemerintah
dan sekitar 300 pegawai negri sipil
telah mengutuk keras tindakan kekerasan polisi.
Namun Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Partai Komunis Tiongkok
memilih untuk mengabaikan hal ini.
Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Komunis Tiongkok tanggal 29 berkata,
perlawanan rakyat Hong Kong telah merusak ‘satu negara dua sistem’,
yang diklaim memiliki tiga batas dasar yang tidak dapat diusik,
yaitu kedaulatan negara,
kekuasaan pemerintah pusat,
dan infiltrasi Hong Kong ke Daratan Tiongkok.
Partai Komunis Tiongkok Tuduh Rakyat Hong Kong Hancurkan ‘Satu Negara Dua Sistem’
Partai Komunis Tiongkok Tuduh Rakyat Hong Kong Hancurkan ‘Satu Negara Dua Sistem’
Partai Komunis Tiongkok Tuduh Rakyat Hong Kong Hancurkan ‘Satu Negara Dua Sistem’
